Pantau - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan akan segera menyampaikan laporan akhir hasil penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menegaskan bahwa laporan tersebut akan diumumkan secara terbuka kepada publik dalam waktu dekat.
Sebagai bagian dari proses penanganan, Kementerian HAM telah membentuk Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan, yang dipimpin oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto bersama Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM.
Tim mulai bekerja sejak 15 April 2025 dan menjalankan tugas secara profesional dan berimbang dalam menggali serta mengumpulkan fakta sebanyak mungkin.
Mereka tidak hanya mengandalkan keterangan dari pihak pengadu dan teradu, tetapi juga memverifikasi data melalui berbagai dokumen serta memantau perkembangan isu ini lewat media massa.
Tim ini juga telah melakukan kunjungan langsung ke Taman Safari Indonesia untuk memperoleh keterangan dari pihak manajemen serta kuasa hukum lembaga tersebut.
Investigasi Melibatkan Banyak Pihak dan Mengungkap Dugaan Kekerasan
Dalam menangani kasus ini, Kementerian HAM telah menjalin koordinasi dan diskusi dengan berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM, Bareskrim Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi XIII DPR RI.
Kementerian juga melibatkan pakar HAM dan guru besar hukum pidana guna memperkuat pemahaman dan penyusunan opsi penyelesaian yang adil dan komprehensif.
Pada hari pertama tim bekerja, yaitu 15 April 2025, Wakil Menteri HAM Mugiyanto dan Dirjen HAM menerima audiensi dari sejumlah mantan pemain sirkus di Kantor Kementerian HAM, Jakarta.
Dalam audiensi tersebut, para mantan pekerja mengadukan berbagai bentuk kekerasan yang mereka alami selama bekerja di OCI.
Menurut Mugiyanto, terdapat banyak indikasi tindak pidana yang dialami oleh para mantan pemain sirkus tersebut.
Ia juga menyoroti hilangnya identitas diri sebagai persoalan serius yang turut diungkapkan oleh para korban.
"Identitas adalah hak dasar manusia. Para mantan pemain ini tidak tahu asal-usul serta siapa orang tua mereka," tegasnya.
Pemerintah dinilai perlu membuka jalan untuk membantu para korban mengidentifikasi jati diri dan menemukan keluarga mereka.
- Penulis :
- Arian Mesa
