Pantau - Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Danantara terlibat dalam pembiayaan pembangunan kampung haji di Arab Saudi sebagai bagian dari investasi jangka menengah dan panjang.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyatakan bahwa inisiatif ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan keseriusannya mewujudkan kampung haji saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno Hatta.
Gagasan tersebut lahir dari keprihatinan Presiden atas terus meningkatnya biaya haji, meskipun upaya penekanan biaya telah dilakukan pada tahun ini.
Komnas Haji menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai mampu memperkuat ekosistem haji dan umrah Indonesia dari hulu ke hilir, serta mengurangi ketergantungan pada infrastruktur negara lain.
Selama ini, potensi ekonomi dari haji dan umrah lebih banyak dinikmati negara-negara Teluk, sementara Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar belum memiliki infrastruktur permanen di Tanah Suci.
Potensi Dana Besar dan Perputaran Ekonomi Haji-Umrah
BPKH dinilai sangat relevan untuk terlibat karena mengelola dana setoran awal calon jamaah haji yang kini telah mencapai sekitar Rp179 triliun dari 5,2 juta pendaftar.
Selain itu, Danantara, super holding BUMN dengan kapitalisasi dana lebih dari Rp1.000 triliun, dinilai mampu mendukung pendanaan proyek strategis seperti kampung haji.
Komnas Haji juga menyoroti belum adanya peta jalan atau cetak biru nasional yang mengintegrasikan pelaku sektor haji dan umrah secara menyeluruh.
Padahal, Indonesia setiap tahun mengirim rata-rata 221 ribu jamaah haji dan sekitar 1 juta jamaah umrah, menciptakan perputaran ekonomi yang besar dan berkelanjutan.
Dengan potensi tersebut, Komnas Haji optimistis kampung haji dapat segera terwujud apabila pendanaan dari BPKH dan Danantara direalisasikan, meskipun opsi sumber pembiayaan lain tetap terbuka.
- Penulis :
- Balian Godfrey
