Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan belum memberikan tanggapan resmi terhadap wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial.
Pigai menegaskan bahwa dirinya belum bisa menanggapi lebih jauh karena usulan tersebut masih bersifat wacana.
"Namanya juga wacana, untuk apa saya jawab? Akan tetapi, itu jadi catatan untuk kami tanya. Kalau wacana, saya tidak bisa beropini lebih dahulu," ujar Pigai saat ditemui wartawan.
Ketika ditanya apakah usulan itu berpotensi melanggar hak asasi manusia, Pigai memilih untuk tidak memberikan komentar.
Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu karena Kementerian HAM masih mengumpulkan informasi sebelum mengambil sikap.
"Nanti, nanti, kami tanya dahulu," katanya singkat.
Kementerian Akan Koordinasi dengan Pemprov Jabar
Pigai menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkaji usulan tersebut dari perspektif hak asasi manusia.
"Kewenangan yang diberikan kepada kami, itu adalah mengoordinasikan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ya, pastilah kami akan berdiskusi supaya nilai-nilai HAM-nya itu lebih kuat," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan usulan bahwa partisipasi dalam program keluarga berencana akan menjadi salah satu syarat penerima bantuan sosial dan beasiswa dari pemerintah provinsi.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah kegiatan di Bandung pada Senin, 28 April 2025.
Menurut Dedi, langkah ini dimaksudkan agar distribusi bantuan dari pemerintah menjadi lebih merata dan tidak menumpuk pada satu keluarga saja.
"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ucapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya integrasi data penerima bansos dengan data kependudukan, termasuk data peserta KB laki-laki seperti vasektomi.
"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," tegas Dedi.
- Penulis :
- Arian Mesa
