Pantau - Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menandatangani nota kesepahaman pada Senin, 5 Mei 2025, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pekerjaan umum.
Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus, menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan menjadi landasan kepercayaan antarlembaga, bukan sekadar acara seremonial.
Ia menegaskan komitmen Ombudsman dalam mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik demi mendukung visi Indonesia Maju 2045.
Penandatanganan dilakukan oleh Bobby Hamzar Rafinus dan Menteri PU Dody Hanggodo, serta disaksikan oleh Anggota Ombudsman Hery Susanto dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.
Fokus Pencegahan Maladministrasi dan Peningkatan Kapasitas SDM
Enam ruang lingkup kerja sama ini mencakup percepatan penyelesaian laporan masyarakat, pencegahan maladministrasi, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, pertukaran data dan informasi, sosialisasi serta edukasi publik, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan layanan.
Sepanjang 2023–2025, Ombudsman mencatat sebanyak 221 laporan masyarakat terkait Kementerian PU, terutama mengenai pembangunan infrastruktur, sumber daya air, permukiman, dan kepegawaian.
Berdasarkan Penilaian Kepatuhan Ombudsman, Kementerian PU menunjukkan tren positif dengan skor 86,3% di tahun 2023 (Zona Hijau) dan meningkat menjadi 86,96% di 2024.
Bobby berharap pada 2025 kementerian tersebut bisa mencapai kategori kepatuhan tertinggi dalam pelayanan publik.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa tantangan pelayanan publik semakin kompleks karena meningkatnya ekspektasi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Kementerian PU tidak hanya fokus membangun infrastruktur, tetapi juga berkomitmen menyediakan layanan publik yang berkualitas, mudah diakses, terjangkau, dan sesuai prinsip good governance.
Dody berharap kolaborasi dengan Ombudsman mampu menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan untuk mencegah praktik maladministrasi.
- Penulis :
- Gian Barani
