Pantau - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan Danantara Indonesia dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional.
Kolaborasi ini bertujuan membangun budaya kerja yang profesional serta mendukung strategi investasi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua BPP Hipmi Bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD Anthony Leong menekankan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi agar generasi muda Indonesia mendapatkan ruang dan kesempatan yang adil.
Menurut Anthony, Hipmi mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong objektivitas dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menyatakan bahwa seleksi kepemimpinan di institusi negara harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional, sejalan dengan gagasan "best brain, best talent" yang disampaikan oleh CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.
Dorongan Profesionalisme dan Reformasi Tata Kelola Aset Negara
Hipmi menilai bahwa penerapan sistem meritokrasi akan menciptakan budaya kerja yang mengedepankan kinerja dan hasil nyata.
Selain itu, pendirian Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional dinilai sebagai momen penting dalam reformasi tata kelola aset negara.
Anthony menegaskan bahwa Danantara harus dikelola dengan standar internasional seperti Temasek dari Singapura dan Khazanah Nasional dari Malaysia.
Ia juga menambahkan bahwa seleksi kepemimpinan Danantara harus berlandaskan integritas, kapabilitas, serta pengalaman global.
Lebih lanjut, Anthony menggambarkan Danantara sebagai simbol institusi pengelola aset negara yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik jangka pendek.
Hipmi berharap keberadaan Danantara akan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap komitmen Indonesia dalam menjalankan reformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan dalam pertemuan di Istana Presiden bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aksi korporasi BUMN nonpublik ditunda.
Penundaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan efisiensi dan kelancaran operasional BUMN berjalan optimal.
Presiden Prabowo juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap BUMN guna menjamin bahwa para pemimpinnya dipilih berdasarkan prinsip meritokrasi.
Rosan kembali menekankan pentingnya memilih "best traine, best talent" untuk memimpin BUMN ke arah yang lebih profesional dan kompetitif.
- Penulis :
- Gian Barani
