Pantau - Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, mengimbau partai politik agar tidak hanya merespons permintaan informasi, tetapi juga proaktif menyosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.
Menurut Harry, kegiatan internal partai seperti pelatihan dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Tujuan dari langkah ini adalah agar edukasi tentang keterbukaan informasi publik dapat menjangkau lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi.
Harry juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi DPD PDI Perjuangan dalam pelaksanaan e-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) tahun 2024.
Pada E-Monev tahun ini, DPD PDI Perjuangan meraih predikat sebagai Badan Publik Cukup Informatif.
Dorongan Jadi Pelopor Perda KIP
Harry menilai bahwa DPD PDI Perjuangan menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan memiliki potensi untuk menjadi pelopor dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait KIP.
"Namun, kami berharap tidak berhenti di titik ini. Partai harus mampu melampaui batas dan menjadi pelopor dalam pembentukan Perda KIP", ujarnya.
Ia menambahkan bahwa E-Monev bukanlah audit, melainkan sarana refleksi dan motivasi agar badan publik dapat meningkatkan transparansi secara berkelanjutan.
"UU KIP menegaskan keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Jika informasi disampaikan secara terbuka, maka kepercayaan publik akan tumbuh", tegas Harry.
Wakil Sekretaris Bidang Program DPD PDI Perjuangan, Chairul Ichsan, menyampaikan komitmen partainya untuk terus meningkatkan pengelolaan informasi publik hingga mencapai predikat Informatif.
"Kami percaya pada penilaian Komisi Informasi. Kami berharap kerja sama antara lembaga dapat terus berjalan progresif dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat", kata Chairul.
- Penulis :
- Arian Mesa
