Pantau - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengawasan yang efektif demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.
Trenggono menyampaikan hal tersebut dalam Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.
"Kita bangun sinergi karena laut bukan hanya teritori saja, tapi di sana ada sumber daya yang harus kita jaga bersama," ujar Trenggono.
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus membangun kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI Angkatan Laut, Baharkam Polri, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Langkah tersebut bertujuan memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi, serta memastikan hasil laut tidak diambil secara ilegal oleh pihak luar.
"Jangan sampai ikan-ikan kita diambil oleh penangkap dari luar. Kemudian bagaimana potensi pulau-pulau kecil ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan," lanjut Trenggono.
Penegakan Hukum Utamakan Pembinaan dan Kolaborasi
Forum tersebut menyepakati bahwa penegakan hukum di laut harus mengedepankan prinsip ultimum remedium, yaitu mendahulukan sanksi administratif sebagai upaya pembinaan untuk memperkuat ekosistem bisnis perikanan.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan bahwa tindak pidana harus menjadi langkah terakhir dalam penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.
Ia juga menyoroti pentingnya menghindari pemeriksaan kapal perikanan yang tidak sesuai aturan dan perlunya koordinasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian usaha di lapangan.
Sinergi pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga dalam pelaksanaan nyata di lapangan, melalui forum koordinasi, pertukaran data kelautan dan perikanan, hingga penguatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum di laut.
"Dengan adanya pertukaran data informasi, koordinasi pelaksanaan di lapangan akan semakin mudah, misalnya saat akan melakukan operasi bersama atau operasi terkoordinasi pengawasan kelautan dan perikanan," ujar Didit.
- Penulis :
- Arian Mesa
