Pantau - Komisi II DPR RI mendorong percepatan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan sebagai bagian dari penguatan eksistensi Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah tersebut.
Langkah ini ditegaskan saat rombongan Komisi II DPR yang dipimpin oleh Giri Ramanda N Kiemas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meninjau langsung lokasi pembangunan KIPP di kebun Biologi LIPI, Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.
Giri menyatakan bahwa Komisi II DPR RI tidak mempermasalahkan pemilihan lokasi pembangunan, karena hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Simbol Pemerintahan dan Pelayanan Layak untuk Delapan Kabupaten
Komisi II berkomitmen membantu pengurusan aspek administrasi dan penyelesaian keuangan demi mempercepat pembangunan pusat pemerintahan tersebut.
Target utama adalah tersedianya gedung kantor permanen untuk Gubernur Papua Pegunungan, DPR Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan.
Saat ini, pimpinan provinsi masih menumpang menggunakan kantor milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yang dinilai belum layak secara administratif maupun simbolik.
Giri menekankan bahwa pembangunan KIPP bukan hanya soal fisik bangunan, melainkan sebagai simbol pemerintahan yang dapat diakses secara nyaman oleh masyarakat dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
Ia berharap hadirnya pusat pemerintahan baru akan mempercepat pelayanan publik, memperkuat kendali pemerintahan daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan.
Pembangunan KIPP Papua Pegunungan menjadi kunci dalam memastikan DOB ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga setempat.
- Penulis :
- Balian Godfrey
