Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa miskin yang diterima di 139 sekolah swasta jenjang SMA dan SMK mulai tahun ajaran 2025/2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa program ini merupakan kemitraan antara Pemprov dengan sekolah swasta untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Total terdapat 139 sekolah swasta yang terlibat, terdiri dari 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta, dengan daya tampung mencapai 5.004 kursi untuk siswa miskin.
"Pendidikan ini merupakan investasi masa depan. (Kemitraan) ini merupakan yang pertama," ujar Ahmad Luthfi.
Sekolah Mitra Dipilih Secara Ketat dan Program Didukung Anggaran APBD
Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 juta per siswa untuk mendukung program ini.
"Pendidikan ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov telah mengalokasikan Rp2 juta per siswa," tambah Gubernur.
Sekolah yang ditunjuk untuk program ini harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain terakreditasi minimal B, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, rasio guru dan tenaga kependidikan yang cukup, serta komitmen untuk tidak memungut biaya dari siswa penerima program.
"Ini yang pertama di Indonesia sekaligus menunaikan janji politik kami. Memberikan akses pendidikan bagi siswa miskin," tegas Ahmad Luthfi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sadimin, menyatakan bahwa program kemitraan ini merupakan yang pertama di Indonesia dan didukung sepenuhnya oleh APBD Jateng.
"Secara teknis, pendaftaran disesuaikan dengan juknis yang ada. Masing-masing sekolah yang bermitra tadi, MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk masing-masing sekolah itu satu rombongan belajar atau sekitar 36 siswa," jelas Sadimin.
Daya Tampung Naik, Peluang Semakin Terbuka
Jumlah total daya tampung SPMB tahun ajaran 2025/2026 di Jawa Tengah mencapai 230.163 siswa, naik 6.393 dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan ini berasal dari program kemitraan, penambahan unit sekolah baru, ruang kelas baru, dan keberadaan Sekolah Keberbakatan Olahraga.
Penambahan daya tampung ini diharapkan memberikan kesempatan lebih besar bagi lulusan SMP/sederajat, khususnya dari keluarga miskin, serta memungkinkan perluasan akses untuk penyandang disabilitas, anak panti asuhan, dan anak tidak sekolah (ATS).
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, mengapresiasi langkah Pemprov Jateng dan menyebutnya sebagai contoh bagi daerah lain.
"Ini selaras dengan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan sekolah rakyat. Hari ini Pemprov Jateng sudah mulai dulu. Ini bisa menjadi percontohan. Nanti tinggal diatur secara fiskal dan lain sebagainya," ujar Yudi.
- Penulis :
- Arian Mesa
