billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

DPR: ESG Harus Jadi Syarat Mutlak Investasi Tambang demi Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial

Oleh Balian Godfrey
SHARE   :

DPR: ESG Harus Jadi Syarat Mutlak Investasi Tambang demi Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial
Foto: ESG wajib diterapkan di sektor tambang, DPR dorong pengawasan ketat dan insentif berbasis kepatuhan.(Sumber: Antara/HO Pribadi)

Pantau - Anggota Komisi XII DPR Gandung Pardiman menegaskan bahwa penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) harus menjadi syarat mutlak dalam investasi dan operasional perusahaan tambang di Indonesia, bukan sekadar formalitas dokumen.

"Sudah waktunya ESG dijadikan instrumen wajib. Ini bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tapi menyangkut masa depan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola industri yang sehat," tegas Gandung.

Ia mengkritik banyaknya perusahaan yang hanya menerapkan ESG secara administratif tanpa diintegrasikan ke dalam praktik operasional di lapangan.

"Banyak laporan ESG yang bagus di atas kertas, tapi tidak mencerminkan kenyataan di lokasi tambang atau proyek energi. Ini yang harus dikoreksi," ujarnya.

Gandung memperingatkan bahwa praktik tambang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan penurunan kepercayaan publik terhadap industri energi dan sumber daya alam.

DPR Usul Insentif dan Pengawasan Digital untuk Tingkatkan Kepatuhan ESG

Untuk memperkuat implementasi ESG, Gandung mendorong pemerintah agar mengaitkan kepatuhan ESG dengan insentif fiskal dan akses pembiayaan.

"Kalau ingin menikmati insentif atau pembiayaan murah, ya harus patuh pada ESG. Negara tidak boleh kompromi dalam hal ini," katanya.

Ia juga mengusulkan penggunaan teknologi untuk pengawasan seperti pemantauan digital, geographic information system (GIS), dan drone monitoring agar pengawasan lebih akurat dan transparan.

Lebih lanjut, Gandung menekankan pentingnya sinergi antar lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta pemerintah daerah.

Sinergi ini diperlukan agar pelaksanaan ESG di sektor pertambangan dapat berjalan efektif, konsisten, dan berdampak nyata di lapangan.

"Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kalau tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, kita hanya akan mewariskan kerusakan. ESG adalah alat untuk memastikan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan," tutup Gandung.

Penulis :
Balian Godfrey