Pantau - Kasus keracunan makanan yang mencapai status Kejadian Luar Biasa (KLB) masih menjadi tantangan serius dalam sistem pelayanan gizi publik di Indonesia, mendorong pemerintah mempercepat reformasi program makanan bergizi.
Perluasan SPPG: Antara Kebutuhan Gizi dan Tantangan Keamanan
Laporan Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 mencatat lebih dari 500 kasus keracunan makanan massal yang terjadi di berbagai wilayah, mayoritas berasal dari dapur komunitas, program bantuan pangan, dan kantin sekolah.
Merespons hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mempercepat perluasan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat produksi makanan bergizi gratis.
SPPG akan dikelola oleh mitra atau yayasan yang bermitra langsung dengan BGN untuk meningkatkan asupan gizi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Meski begitu, perluasan program ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan kuantitas, namun juga menekankan pentingnya kualitas, keamanan, dan kehalalan makanan.
Kasus Bogor dan Lemahnya Pengawasan Dapur MBG
Dalam implementasinya, dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah kelemahan, seperti sanitasi yang buruk, distribusi makanan yang tidak higienis, dan bahan baku yang belum tersertifikasi halal.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 17 kejadian luar biasa terkait langsung dengan program MBG dalam kurun 6 Januari hingga 12 Mei 2025.
Salah satu kasus besar terjadi di Kota Bogor, di mana lebih dari 200 siswa mengalami keracunan makanan MBG dan pemerintah menetapkan status KLB atas kejadian tersebut.
Fakta ini menunjukkan bahwa ekspansi program seperti MBG dan SPPG tidak cukup hanya dengan menambah cakupan, namun juga harus disertai dengan jaminan kualitas dan pengawasan mutu pangan yang lebih ketat.
BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan standar pelayanan gizi publik yang aman dan terpercaya.
- Penulis :
- Balian Godfrey
