Fahri Hamzah Yakin OTT di Kemenpora Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan memperburuk citra dan menurunkan elektabilitas Joko Widodo di Pilpres 2019.

Fahri mengatakan, Jokowi sebagai presiden harus berkoordinasi dengan KPK mengenai operasi pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan belakangan ini. Pasalnya, apa yang dilakukan KPK menjelang pemilu pasti akan menjatuhkan reputasi petahana yang akan mengikuti pesta demokrasi lima tahunan itu. 

Baca juga: PKB Benarkan Ma'ruf Amin Berperan Halau Serangan Isu Agama ke Jokowi

"Semakin sering terjadi OTT menjelang pemilu, maka reputasi pemerintah akan tambah jatuh. Rakyat (pasti) akan mengatakan tuh pemerintah justru korupsi tambah banyak gitu," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, (21/12/2018).

Dirinya melanjutkan, elektabilitas Jokowi juga akan tergerus karena kejadian itu. Maka, Fahri mengimbau penting bagi Jokowi melakukan koordinasi dengan KPK agar sedikit menurunkan tempo operasi senyap. Setidaknya sampai pemilu selesai agar tak membuat kegaduhan.

"Kalau korupsi itu diusut terus, lalu kalau menteri atau siapapun pejabat yang sekarang ini yang kena itu artinya kan bagian dari pemerintah. Nah saya khawatir ini punya efek politik gitu loh, ini akan menggerus elektabilitas Pak Jokowi," tuturnya.

Baca juga: Optimalisasi PDIP Kampanyekan Jokowi-Ma'ruf di Lumbung Suara Gerindra

Kendati begitu, di lain sisi, Jokowi diminta untuk melakukan evaluasi sumber pendanaan yang berasal dari non-budgeter atau dana hibah. Pasalnya Fahri berpandangan KPK banyak melakukan penangkapan terkait dugaan korupsi yang berhubungan dengan dana hibah.

"Presiden juga harus mengevaluasi sumber-sumber pendanaan pemerintahan yang lagi-lagi ini hibahkan, yang non-budgeter itu ada di mana-mana saja kan. Dan metode pelaporannya, penanganannya, dan pengelolaannya itu harus ada standar supaya dia tidak menjadi sumber bajakan yang terindikasi menjadi korupsi," pungkasnya.