Pantau - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan sebanyak 62 proyek pembangunan fisik tahun 2025 telah masuk proses tender oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Merujuk dari permintaan lelang proyek tender yang diajukan oleh semua OPD, jumlah proyek tender sebanyak 62 paket proyek," ujar pejabat Pemkab.
Dari total 62 paket proyek tersebut, sebanyak 39 proyek telah memiliki pemenang dan kontrak kerja, serta mulai dikerjakan oleh pihak rekanan.
"Yang sudah kontrak, sudah mulai dikerjakan pihak rekanan pemenang tender," jelasnya.
Sementara itu, 23 paket proyek lainnya masih dalam tahap evaluasi dan ditargetkan mulai dikerjakan minggu depan.
Semua proses lelang ditargetkan rampung pada bulan Mei 2025 agar pengerjaan proyek bisa berjalan optimal hingga Juni.
"Jika proses lelang paket ini lambat, maka akan berpengaruh kepada limit waktu pelaksanaan oleh pihak rekanan. Kami targetkan bulan Mei ini semua lelang paket rampung agar masa waktu pengerjaan proyek tidak terganggu," ujarnya.
Penurunan Jumlah Proyek karena Refocusing, Proyek MTQ Jadi yang Terbesar
Nilai anggaran masing-masing proyek sangat bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah.
Proyek dengan anggaran tertinggi tahun ini adalah pembangunan venue Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang mencapai Rp21,8 miliar.
"Pembangunan venue MTQ ini akan dibangun di halaman kosong yang ada di kantor bupati," sebut pihak Pemkab.
Semua proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu maksimal enam bulan atau 180 hari sejak penandatanganan kontrak kerja.
Namun demikian, jumlah proyek fisik bernilai di atas Rp200 juta yang ditenderkan oleh BPBJ tahun ini mengalami penurunan hingga 50 persen dibanding tahun 2024.
"Proyek dengan skema tender yang dikelola semua OPD turun jumlahnya hingga 50 persen dibanding tahun 2024," ujarnya.
Penurunan ini disebabkan oleh adanya kebijakan refocusing anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada penurunan nilai dana transfer ke daerah.
"Akibat menurunnya nilai transfer pusat ke daerah, secara langsung berpengaruh pada terpangkasnya beberapa program strategis dan prioritas utama Pemkab Lombok Tengah," ungkapnya.
Pada 2024, saat tidak ada refocusing, Pemkab Lombok Tengah mampu membiayai hingga 150 proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Namun pada 2025, jumlah proyek fisik yang dilelang mengalami penurunan drastis.
"Dengan demikian, dana transfer pusat yang diterima tahun ini juga turun jumlahnya," tegasnya.
- Penulis :
- Balian Godfrey
