Pantau - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menggandeng Polri untuk melakukan patroli besar dalam rangka mencegah praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
Patroli pengawasan ini dilakukan lebih intensif dengan melibatkan kepolisian sebagai bentuk langkah preventif dalam menjaga integritas demokrasi lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Bagja memantau langsung jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Sabtu, 24 Mei 2025.
Pelajaran dari Barito Utara, Bawaslu Siaga Awasi PSU Palopo
PSU Pilkada Kota Palopo digelar sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon wali kota karena masalah keaslian ijazah.
Meskipun PSU Palopo tidak terkait dengan politik uang, Rahmat Bagja tetap menginstruksikan jajaran Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi secara ketat potensi pelanggaran.
Dalam rapat konsolidasi sehari sebelumnya, Jumat 23 Mei, Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu menjadikan kasus Pilkada Barito Utara sebagai pelajaran serius.
Di Barito Utara, Mahkamah Konstitusi menemukan praktik politik uang oleh kedua pasangan calon.
Pasangan calon nomor urut 2 terbukti membeli suara dengan nilai mencapai Rp16 juta per pemilih, sementara satu keluarga menerima total Rp64 juta.
Pasangan calon nomor urut 1 juga terbukti melakukan vote buying hingga Rp6,5 juta per pemilih dan menjanjikan pemberangkatan umrah.
Atas pelanggaran berat tersebut, MK mendiskualifikasi keduanya dan memerintahkan PSU ulang dengan calon baru dalam waktu maksimal 90 hari.
Bagja menginstruksikan patroli pengawasan dimulai sejak malam hingga proses penghitungan suara selesai, guna memastikan PSU Palopo berjalan jujur dan bersih dari politik uang.
- Penulis :
- Balian Godfrey
