Pantau - Peluncuran program 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah di depan mata. Rencananya, program ini akan diresmikan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.
Pemerintah berharap, koperasi ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa—sekaligus solusi dari panjangnya rantai distribusi, minimnya permodalan, dan tekanan middleman terhadap harga jual petani.
Berangkat dari semangat membangkitkan ekonomi desa, program ini mendapat sorotan serius dari DPR RI. Salah satunya datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Ia menekankan pentingnya pengelolaan koperasi secara profesional dan transparan sejak awal.
“Jangan sampai ada nepotisme dan KKN sejak awal. Apa langkah konkret dari Pak Menteri untuk memastikan bahwa pengurus KMP ini tidak asal tunjuk, tapi betul-betul profesional dan punya integritas?” ujar Mufti saat rapat kerja dengan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Warga di daerah pemilihannya, Pasuruan dan Probolinggo, kata Mufti, mulai khawatir. Ia menyebut banyak laporan masyarakat soal kepengurusan koperasi yang diisi oleh keluarga kepala desa.
"Kalau sejak awal saja sudah nepotisme, sudah KKN, bagaimana ke depan?" katanya, lugas.
Lebih lanjut, Mufti juga mempertanyakan proses rekrutmen pengurus yang dianggap tidak transparan. Banyak sarjana akuntansi dan administrasi di desa yang tidak tahu-menahu soal perekrutan.
"Jangan sampai kemudian koperasi ini menjadi alat bancakan baru bagi oknum-oknum di desa," tegasnya.
Kritik tak berhenti di situ. Ia menyoroti model bisnis koperasi yang disebut-sebut akan menjual sembako, elpiji, hingga pupuk. Menurut Mufti, pola ini bisa menghancurkan UMKM kecil yang selama ini bertahan hidup dari aktivitas ekonomi desa.
"Bagaimana ekosistem yang sudah terbentuk di desa-desa ini, Pak Menteri? Siapa yang bertanggung jawab kalau kemudian warung-warung, toko-toko UMKM ini gulung tikar?" tanyanya lagi.
Warung kecil, lanjut Mufti, bukan cuma tempat jualan, tapi sumber nafkah.
"Kalau ketika gulung tikar, siapa yang bertanggung jawab ketika mereka tidak bisa menghidupi keluarganya lagi, tidak bisa nyangoni anaknya lagi kalau berangkat ke sekolah?" katanya dengan nada prihatin.
Di akhir pernyataannya, politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan koperasi seharusnya memperkuat ekonomi rakyat, bukan malah menjadi ancaman.
"Maka jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat desa, tapi justru membunuh, menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa," pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
