Pantau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar kegiatan pembinaan aparatur daerah dan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Prioritas Nasional yang dilaporkan dalam Aplikasi Simonev Kantor Staf Presiden (KSP).
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan mengenai batas maritim negara guna mencegah pelanggaran yang sering terjadi tanpa disadari oleh nelayan tradisional.
Edukasi, Alat Navigasi, dan Pemulihan Laut Jadi Fokus
Nurdin menyatakan bahwa kasus penangkapan nelayan oleh negara tetangga masih sering terjadi akibat ketidaktahuan batas wilayah, keterbatasan alat navigasi, dan cuaca ekstrem.
Untuk itu, BNPP memberikan alat navigasi sederhana dan pelatihan pemahaman zona batas negara kepada para nelayan. Selain itu, pemulihan ekosistem laut Indonesia juga ditekankan agar nelayan tidak tergoda melaut ke perairan negara lain.
“Anggapan bahwa ikan lebih banyak di luar negeri harus diubah. Laut Indonesia punya potensi besar jika kita kelola dan jaga dengan benar,” ujar Nurdin.
Kunjungan Langsung ke Pulau-Pulau Terluar dan Kolaborasi Lintas Kementerian
BNPP juga mengunjungi tiga pulau kecil terluar di Bintan, yaitu Pulau Berakit, Pulau Malang Berdaun, dan Pulau Sentut. Keterlibatan masyarakat lokal di pulau-pulau ini dianggap strategis karena lokasinya berada di titik batas negara.
Kasubdit Asia Tenggara Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu, Rina Komaria, mencatat ada 779 kasus penangkapan nelayan Indonesia di luar negeri sejak 2020 hingga Maret 2025. Ia menegaskan pentingnya langkah preventif daripada penanganan pascakejadian.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan menyambut baik program ini karena memperkuat kapasitas daerah menghadapi persoalan lintas batas. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, La Ode M. Faisal, menegaskan komitmen mendukung pengelolaan laut berkelanjutan dan program peningkatan kesejahteraan nelayan pada 2026.
BNPP akan terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak pemberdayaan, dengan menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan batas negara yang menjaga kedaulatan sekaligus menyejahterakan masyarakat perbatasan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
