Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meluncurkan super apps Government Technology (GovTech), yang dinilai sebagai langkah revolusioner dalam memerangi korupsi di lingkungan pemerintahan.
GovTech dipandang sebagai instrumen strategis untuk menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat melalui digitalisasi, sekaligus mengurangi ruang manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa serta memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Integrasi 2.700 Aplikasi dan Hemat Triliunan Anggaran
GovTech akan memusatkan semua layanan pemerintahan dalam satu platform digital, menggantikan lebih dari 2.700 aplikasi kementerian dan lembaga yang saat ini berjalan terpisah dan tidak saling terkoneksi.
Kondisi saat ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan membuka celah praktik korupsi.
Dengan adanya integrasi ini, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran diyakini akan menjadi jauh lebih efektif.
Menurut Bamsoet, penghematan yang dihasilkan dari pemangkasan biaya operasional dan pencegahan korupsi diperkirakan bisa mencapai hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Salah satu fitur penting GovTech adalah penyaluran bantuan sosial langsung ke rekening penerima tanpa melalui perantara.
Setiap keluarga diwajibkan memiliki rekening bank, sehingga bantuan seperti BLT atau PKH dapat disalurkan dengan akurat dan transparan.
Data dari Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan sistem ini dapat mengurangi kebocoran hingga 30 persen dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Tantangan dan Modal Digital yang Kian Menguat
Meski begitu, tantangan implementasi GovTech tidak kecil.
Kesenjangan literasi digital serta keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil masih menjadi hambatan.
Solusi yang disarankan meliputi pelatihan bagi aparat desa serta kerja sama aktif dengan start-up lokal untuk memperluas akses dan pemanfaatan teknologi.
Bamsoet menambahkan bahwa kenaikan daya saing digital Indonesia dari peringkat 56 pada 2020 ke peringkat 43 pada 2024 menurut East Ventures Digital Competitiveness Index merupakan modal kuat bagi keberhasilan program GovTech.
Ia menilai komitmen Presiden Prabowo untuk meluncurkan GovTech sebagai langkah strategis dan visioner dalam reformasi birokrasi digital.
"Digitalisasi pemerintahan tidak hanya soal teknologi, tapi juga menciptakan struktur yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel," ujarnya.
Tujuan akhirnya adalah membentuk pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan meminimalkan praktik korupsi.
- Penulis :
- Balian Godfrey
