Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024.
Pengumuman disampaikan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Opini WTP ini merupakan hasil audit menyeluruh terhadap Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta 84 laporan kementerian dan lembaga.
Meskipun dua instansi—Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia—mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal tersebut dinyatakan tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP secara keseluruhan.
BPK Ungkap Ketidaksesuaian Pajak dan Belanja Pemerintah
BPK mencatat sejumlah temuan penting seperti ketidaksesuaian data PPN dan PPh dengan sistem perpajakan, lemahnya pengendalian atas belanja pegawai dan dana transfer ke daerah, serta kebijakan belanja dibayar di muka yang belum diiringi akuntabilitas penyelesaian yang memadai.
Pada semester II tahun 2024, BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp43,43 triliun.
Penghematan pengeluaran negara turut dicapai melalui koreksi subsidi dan kompensasi senilai Rp1,09 triliun.
BPK juga memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif yang mengindikasikan kerugian negara sebesar Rp2,21 triliun serta penghitungan kerugian negara sebesar Rp2,83 triliun.
Tekankan Kinerja, DTSEN, dan Program Prioritas RPJMN
BPK menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk evaluasi atas program haji, sektor pendidikan, dan pengembangan energi baru terbarukan.
Isma Yatun menegaskan pentingnya penguatan pelaporan kinerja pemerintah dan percepatan implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pengambilan kebijakan publik yang akurat dan efektif.
"Di tengah tekanan fiskal, belanja negara harus memberi dampak nyata bagi rakyat. DPR berperan sentral dalam mengawal kebijakan strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Pangan dalam RPJMN 2025–2029", ujar Isma.
Seluruh dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dapat diakses publik melalui laman resmi ihps.bpk.go.id.
- Penulis :
- Balian Godfrey
