
Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Rico Sia, anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, menyoroti dampak pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem alam Raja Ampat yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya.
"Kita ini daerah penghasil, tapi karena regulasi dibuat di pusat, kita hanya jadi penonton. Yang dirugikan bukan hanya pemerintah daerah, tapi masyarakat," kata Rico usai menghadiri rapat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Ia mengungkapkan telah menerima banyak laporan mengenai praktik tambang ilegal yang tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga menyebabkan pencemaran lingkungan.
"Ini menjadi perhatian kami nanti. Karena kewenangan daerah sangat terbatas sehingga kebijakan yang diambil pun terbatas, akhirnya yang menderita adalah masyarakat," tegasnya.
Pemerintah Daerah Diminta Punya Wewenang Penuh
Rico menilai pemerintah pusat seharusnya memberikan kewenangan pengelolaan izin pertambangan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi lapangan dan dapat bertindak lebih cepat bersama aparat penegak hukum.
"Mengapa kewenangan pengelolaan ijin pertambangan tidak diberikan kepada provinsi, padahal pemerintah daerah lebih memahami kondisi lapangan dan bisa bertindak cepat bersama aparat penegak hukum," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kewenangan di tangan daerah akan membuat pengawasan menjadi lebih dekat dan efektif, sehingga pencemaran lingkungan bisa diminimalisir.
"Tapi sekarang, karena jarak dan birokrasi yang panjang, pelanggaran-pelanggaran dibiarkan, dan rakyat yang dirugikan," lanjut Rico.
Rico juga menekankan bahwa sektor pariwisata adalah masa depan Papua Barat Daya karena bersifat ramah lingkungan dan mampu membawa manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
"Pembangunan pariwisata di Papua Barat Daya dilakukan dengan visi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa