Normalisasi Hubungan dengan Israel Dibantah, Indonesia Tegaskan Konsistensi Dukung Palestina

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah keras pemberitaan media Israel yang menyebutkan adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun 2024.

Media Israel, Ynet, sebelumnya melaporkan bahwa perundingan tersebut bertujuan untuk "menormalisasi" hubungan diplomatik antara kedua negara sebagai bagian dari kesepakatan politik terkait dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD.

"Pertemuan seperti itu tidak pernah ada", tegas Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis.

Yusril juga menyatakan bahwa istilah "normalisasi hubungan" yang digunakan media Israel tidak tepat karena sejak awal Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Penolakan Tegas atas Syarat Dukungan Israel

Yusril mengungkapkan bahwa Israel pernah mewacanakan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara.

Namun permintaan tersebut secara tegas telah ditolak oleh pihak Indonesia.

Ia menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.

"Saya sendiri hadir dalam sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang", kata Yusril.

Yusril menekankan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan dari Israel.

Isu mengenai kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel.

Yusril menggarisbawahi bahwa Indonesia tetap konsisten pada posisinya untuk mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina.

"Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel", tegasnya.