Pantau - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti yang terjadi pada 1997–1998.
Kepastian ini disampaikan karena LPS yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menyiapkan berbagai instrumen pencegahan yang siap digunakan setiap saat.
Sistem Peringatan Dini Jadi Andalan
"LPS mengembangkan early warning system yang melihat ekonomi kita dari waktu ke waktu dengan detail, termasuk kondisi perbankannya. Jadi saya kira kecil kemungkinannya akan kecolongan".
Sistem ini dirancang untuk mendeteksi kondisi ekonomi dan sektor perbankan secara berkala dan menyeluruh, sehingga potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini.
KSSK juga rutin menggelar rapat untuk membahas perkembangan ekonomi, kondisi moneter, serta strategi kebijakan yang perlu diambil pemerintah dan otoritas keuangan.
"Karena kami akan memanfaatkan semua instrumen yang ada di LPS untuk mencegah itu terjadi, termasuk early intervention, termasuk juga melaporkan ke rapat KSSK, apa yang harus kita lakukan kalau memang ancaman itu ada".
Koordinasi Lintas Otoritas untuk Jaga Stabilitas
KSSK merupakan lembaga koordinasi antarotoritas sektor keuangan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
Anggotanya terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS.
Tugas utama KSSK adalah mencegah dan menangani krisis sistem keuangan agar stabilitas keuangan nasional tetap terjaga.
Dengan sinergi antarotoritas dan kesiapan instrumen kebijakan, LPS meyakini sistem keuangan Indonesia tetap aman dan jauh dari potensi krisis besar seperti di masa lalu.
- Penulis :
- Balian Godfrey
