Pantau - Survei terbaru yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa 81 persen masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Hasil survei ini diterima di Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025, dan mencerminkan dukungan luas masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.
Dari total 1.200 responden, 13 persen menyatakan sangat puas, 46 persen puas, dan 22 persen cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Sementara itu, 15 persen responden menyatakan tidak puas dan 4 persen sangat tidak puas.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menyatakan bahwa "angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo".
Beberapa alasan utama di balik kepuasan masyarakat antara lain karena dinilai tegas dan berwibawa (19,5 persen), mendukung pemberantasan korupsi (16,7 persen), serta memiliki pengalaman di pemerintahan (11,5 persen).
Alasan lainnya mencakup program-program yang memihak rakyat (9,4 persen), bantuan sosial (6,2 persen), manfaat dari program makan bergizi gratis (MBG) (5,9 persen), serta ketertarikan pada sosok Presiden (3,6 persen).
Faktor lain seperti kepedulian terhadap rakyat kecil (3,4 persen), kecepatan kerja (2,5 persen), kemampuan menyejahterakan masyarakat (2,5 persen), dan jaminan keamanan (2,4 persen) juga turut disebutkan oleh responden.
Alasan tambahan mencakup dihormati negara lain (1,8 persen), pembelaan terhadap Palestina (0,9 persen), upaya menstabilkan harga sembako (0,7 persen), dan dinilai sebagai tokoh paling ikhlas (0,5 persen), sementara 12,5 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Harapan Publik terhadap Pemerintah dan Metodologi Survei
Survei ini juga menggali pandangan masyarakat terkait persoalan yang perlu segera ditangani pemerintah.
Sebanyak 31,8 persen responden menuntut agar harga sembako lebih terjangkau, sementara 12,5 persen menginginkan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Isu lain yang disorot antara lain keamanan (9,6 persen), peningkatan kesejahteraan rakyat (7,9 persen), dan pemberantasan korupsi (7,4 persen).
Permintaan terhadap jaminan kesehatan (7,1 persen), pembangunan infrastruktur (4,5 persen), serta biaya pendidikan yang murah (3,5 persen) juga menjadi perhatian publik.
Responden juga menyoroti pentingnya penegakan hukum (2 persen), pengendalian utang negara (1,9 persen), pemberantasan kriminalitas dan premanisme (1,5 persen), serta jaminan kebebasan berpendapat (1,1 persen), dengan 7,1 persen menyebut isu lainnya.
Dedi Kurnia Syah menekankan bahwa "Pemerintah harus fokus kebijakan pro-rakyat agar stabilitas ekonomi dan sosial terjaga".
Survei IPO dilakukan pada 22–28 Mei 2025 menggunakan metode wawancara langsung terhadap 1.200 responden.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling (MRS) untuk menjamin representativitas data secara nasional.
Margin of error survei ini sebesar 2,90 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
- Penulis :
- Balian Godfrey
