Pantau - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa reshuffle atau perombakan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Isu Reshuffle Menguat Usai Peringatan Hari Lahir Pancasila
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani kepada media usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).
Menanggapi pertanyaan soal kemungkinan reshuffle dalam waktu dekat, Muzani mengaku belum mendapat informasi apa pun terkait hal tersebut.
"Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu," ujarnya.
Isu reshuffle kembali mencuat setelah Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan mengingatkan para pejabat negara agar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, atau mengundurkan diri jika tidak mampu.
Dalam amanat saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden juga memberikan peringatan keras agar pejabat negara tidak mempermainkan atau mengkhianati bangsa dengan praktik korupsi.
"Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," tegas Presiden.
Kepala Negara juga menekankan pentingnya memberantas kemiskinan dan kelaparan di Indonesia, serta meminta rakyat untuk berperan aktif mengawasi kinerja pejabat publik.
"Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi, setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya," kata Presiden.
Ahmad Muzani menambahkan bahwa peringatan Presiden tersebut tidak hanya ditujukan kepada para menteri, melainkan juga kepada semua pihak yang menduduki jabatan publik.
"Saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik," ujar Muzani.
- Penulis :
- Balian Godfrey
