Pantau - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) optimis bahwa target program universal health coverage (UHC) sebesar 98,6 persen akan tercapai pada tahun 2026 mendatang.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Armand Effendy Pohan, menyebutkan bahwa saat ini cakupan UHC telah mencapai 94,43 persen, yang berarti sekitar 14 juta penduduk Sumatera Utara telah memiliki jaminan kesehatan.
Masih terdapat sekitar 1,58 juta penduduk Sumut yang belum terlindungi dalam program UHC, dan Pemprov akan mengambil langkah percepatan untuk menutup kekurangan tersebut.
Menurut Armand, skema pembiayaan program ini dibagi secara proporsional, di mana 80 persen ditanggung oleh 33 pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dan 20 persen oleh Pemprov Sumut.
"Melalui biaya proporsional, dan ini sudah disepakati oleh semua kepala daerah. Maka kita akan mencapai target yang telah ditentukan. Bila semua berjalan sesuai harapan, paling cepat Agustus 2026 kita mencapai UHC 98,6 persen," jelasnya dalam keterangan di Medan, Selasa.
Effendy juga menekankan bahwa pencapaian UHC merupakan prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution sekaligus mendukung program nasional.
11 Daerah Sudah Capai UHC, BPJS Kesehatan Soroti Pembiayaan yang Meningkat
Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyebutkan terdapat 11 kabupaten/kota yang telah mencapai target UHC dengan rata-rata di atas 98 persen, seperti Sibolga, Pakpak Bharat, dan Nias Utara yang telah mencapai 100 persen.
Daerah lainnya meliputi Medan (98,91 persen), Pematangsiantar (99,55 persen), Gunungsitoli (98,78 persen), Toba (98,27 persen), Nias Barat (98,78 persen), Nias Utara (100 persen), Humbang Hasundutan (98,76 persen), dan Langkat (98 persen).
"Ini kerja kita bersama, dan berkolaborasi untuk mencapai target tersebut agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat," tegas Effendy Pohan.
Sementara itu, Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Wilayah I, Iwan Adriyadi, mengatakan bahwa hingga April 2025 terdapat 1.933 fasilitas kesehatan di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk 257 rumah sakit yang melayani peserta JKN.
Menurutnya, total biaya pelayanan kesehatan di dua provinsi itu sepanjang 2024 mencapai Rp12,66 triliun, dengan estimasi meningkat menjadi Rp15 triliun pada tahun 2025.
"Pembiayaan kesehatan di kedua provinsi ini sangat besar. Tahun ini sampai April itu sekitar Rp3,6 triliun, estimasi ada peningkatan tahun ini menjadi sekitar Rp15 triliun," kata Iwan.
- Penulis :
- Arian Mesa
