Rahmawati Zainal Minta Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat Demi Selamatkan Pariwisata Berkelanjutan

Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati Zainal, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Rahmawati menilai aktivitas tambang yang berada di kawasan konservasi tersebut dapat mengancam masa depan pariwisata berkelanjutan di wilayah yang dikenal sebagai salah satu destinasi ekowisata dunia.

"Sebagai anggota Komisi VII yang membidangi sektor pariwisata, saya menilai penting dilakukan langkah tegas dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat. Kawasan ini adalah warisan alam dunia yang potensi ekonominya paling besar ada pada sektor pariwisata berkelanjutan, bukan eksploitasi tambang"

Ancaman Kerusakan Lingkungan di Pulau-Pulau Kecil

Rahmawati menyoroti potensi kerusakan lingkungan di lima pulau kecil yang menjadi lokasi operasi perusahaan tambang nikel, yakni Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun.

Ia mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan di pulau kecil diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurutnya, undang-undang tersebut mengharuskan adanya pembatasan ketat dan prinsip kehati-hatian tinggi dalam pengelolaan wilayah sensitif seperti Raja Ampat.

"Jika Raja Ampat rusak, kita kehilangan aset pariwisata yang tak tergantikan. Ekonomi dari sektor wisata berkelanjutan jauh lebih besar dan berjangka panjang dibanding keuntungan jangka pendek dari tambang"

Seruan Kolaborasi untuk Menjaga Kelestarian Alam

Sikap Rahmawati mendapat dukungan dari Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, yang menekankan pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Menurut Budisatrio, hilirisasi industri strategis seperti nikel harus tetap mengedepankan tanggung jawab ekologis, terutama di kawasan rentan seperti Raja Ampat.

Rahmawati pun mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, maupun pelaku usaha—untuk bekerja sama menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai bagian dari kekayaan bangsa dan dunia.