Pantau - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan dukungan terhadap evaluasi menyeluruh atas aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul kekhawatiran publik terhadap dampak lingkungan di lima pulau kecil.
Evaluasi ini menyoroti kegiatan pertambangan di Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
"Tentu kami di Fraksi Gerindra DPR RI akan mengkaji isu ini secara lebih seksama, dan mendorong evaluasi menyeluruh mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal, hingga kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, serta undang-undang yang berlaku," ungkapnya.
Budisatrio menekankan bahwa meski hilirisasi nikel merupakan bagian dari industri strategis nasional, penerapannya harus tetap menjaga keseimbangan ekologi dan sosial, terlebih di kawasan konservasi seperti Raja Ampat.
Kawasan Konservasi Harus Jadi Prioritas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) memang membuka ruang bagi aktivitas tambang di pulau kecil, namun dengan persyaratan ketat.
Persyaratan tersebut mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya air, serta penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
"Pengecualian itu memang diatur, tapi harus dibuktikan bahwa seluruh persyaratannya benar-benar dijalankan di lapangan. Saat ini kami menunggu hasil verifikasi dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup yang tengah melakukan evaluasi teknis di area pertambangan di lima pulau tersebut," ungkapnya.
Raja Ampat, menurut Budisatrio, adalah kawasan dengan nilai ekologis dan ekonomi yang tidak tergantikan karena menjadi pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia.
Kawasan ini menjadi habitat bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang, serta merupakan bagian dari Coral Triangle yang diakui secara global.
Selain nilai ekologis, Raja Ampat juga menyimpan potensi besar dalam ekowisata berbasis masyarakat, penelitian kelautan, dan konservasi lingkungan.
Budisatrio menyatakan, "Kami memahami pentingnya hilirisasi nikel sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Namun Raja Ampat juga tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif. Ada nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak. Nilai-nilai ini juga harus kita perjuangkan"
Sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budisatrio menegaskan bahwa Fraksi Gerindra berkomitmen menjaga keberlanjutan Raja Ampat.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab menjaga warisan hayati bangsa merupakan tugas bersama, termasuk DPR.
Menurutnya, kebijakan industri di wilayah bernilai ekologis tinggi wajib melalui evaluasi menyeluruh yang melibatkan pengawasan DPR serta partisipasi aktif masyarakat lokal.
“Komitmen Fraksi Partai Gerindra sangat jelas: pembangunan harus berjalan, tapi prinsip keberlanjutan juga tetap ditegakkan. Kami menghimbau semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil, untuk bahu membahu menjaga Raja Ampat sebagai aset ekologis dan kebanggaan bangsa,” tutup Budisatrio.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Gerry Eka
