Pantau - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menjalankan kebijakan yang pro-rakyat dengan membuka ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam sektor pertambangan.
Sarmuji menyebut bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil yang selama ini hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
"UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar mendukung penuh setiap kebijakan populis yang dikeluarkan oleh Menteri Bahlil selama menjabat di Kementerian ESDM.
Menurutnya, sebelumnya sektor pertambangan nasional lebih banyak dikuasai oleh korporasi besar dan bahkan memberi ruang bagi kepentingan asing melalui berbagai kebijakan dan impor.
Sarmuji menyebut langkah Menteri Bahlil sebagai koreksi penting yang memberi peluang bagi UMKM menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional.
Terobosan Tambang dan Perlawanan terhadap Mafia Impor
Sejak menjabat, Bahlil memperkenalkan berbagai kebijakan populis, termasuk keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang serta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) besar yang selama ini dibiarkan terbengkalai.
Rencananya, IUP yang telah dicabut tersebut akan didistribusikan kepada pelaku UMKM, terutama dari daerah setempat, sebagai bentuk keberpihakan kepada pengusaha lokal.
Sarmuji menilai langkah ini akan memperkuat pemerataan kesejahteraan dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia juga menyebut kebijakan Menteri Bahlil sebagai terobosan yang dirindukan rakyat dan langkah maju untuk tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.
"Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar," tambahnya.
Sarmuji juga mengkritik narasi negatif yang diarahkan kepada Bahlil oleh pihak-pihak yang merasa terganggu, termasuk mafia impor minyak.
Menurutnya, mafia impor merasa dirugikan oleh kebijakan baru yang mengganggu kepentingan mereka, sehingga muncul upaya untuk menggoyang kebijakan tersebut dengan isu seperti penghentian sementara IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat.
Padahal, izin usaha tersebut dikeluarkan oleh menteri sebelumnya, namun kesalahannya justru dilimpahkan kepada Bahlil.
"Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana Negara hadir untuk rakyat," tegasnya.
Sarmuji juga menyampaikan komitmen Fraksi Golkar DPR untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta mendukung upaya Menteri ESDM dalam menciptakan tata kelola pertambangan nasional yang adil dan inklusif.
- Penulis :
- Balian Godfrey
