Pantau - Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Adies Kadir, menilai Kementerian Agama gagal mengantisipasi dan mengevaluasi persoalan klasik yang kembali muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
Masalah Klasik Terulang, Jemaah Banyak Dirugikan
Adies menyampaikan penilaiannya usai meninjau langsung kondisi jemaah haji Indonesia di Mina, Makkah.
Ia menyebut Kementerian Agama tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga masalah lama kembali terulang.
Menurutnya, realitas di lapangan sangat berbeda dengan narasi yang disampaikan melalui media.
Sejumlah persoalan yang ditemukan antara lain jemaah yang diusir dari tempat istirahat pada malam hari, jemaah tertinggal dari rombongan, dan keterlambatan distribusi konsumsi.
“Masalah-masalah ini tampak kecil, tapi kalau dikumpulkan jumlahnya sangat banyak,” ujar Adies.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Kemenag dengan pihak syarikah dan otoritas Arab Saudi.
Kebijakan pusat kerap tidak sinkron dengan pelaksanaan di lapangan.
Kualitas dan kesiapan petugas haji pun disebut tidak merata, dengan banyak titik padat yang nyaris tanpa kehadiran petugas.
Usulan Kementerian Khusus Haji
Melihat kompleksitas masalah, Adies mengusulkan pembentukan Kementerian Haji yang menangani seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji secara khusus.
Usulan ini meniru sistem di Arab Saudi yang sudah memiliki institusi tersendiri untuk urusan haji.
“Mulai dari keberangkatan, makanan, transportasi, lempar jumrah, hingga kepulangan harus ditangani institusi khusus,” tegasnya.
Ia menyoroti kondisi jemaah lansia yang harus berjalan belasan kilometer tanpa pendampingan menuju lokasi lempar jumrah, hingga banyak yang mengalami kelelahan.
Adies berharap pemerintah dan DPR dapat segera mencarikan solusi konkret demi kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia di masa mendatang.
- Penulis :
- Balian Godfrey
- Editor :
- Balian Godfrey
