Pantau - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pentingnya penetapan standar biaya untuk penggunaan hotel dan restoran dalam pelaksanaan rapat atau pertemuan resmi pemerintah, sebagai upaya mendukung efisiensi dan efektivitas anggaran di semua tingkat pemerintahan.
Standar ini diusulkan agar berlaku secara menyeluruh, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Efisiensi Tanpa Abaikan Dukungan untuk Sektor MICE
Menurut Rifqi, rapat yang bersifat kecil dan tidak terlalu penting tetap sebaiknya dilakukan di kantor agar anggaran dapat digunakan secara optimal.
Meski demikian, ia menyadari bahwa industri perhotelan dan restoran, khususnya yang berada dalam sektor meeting, incentive, convention, and event (MICE), ikut terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan selama ini.
Rifqi menyambut baik langkah Kementerian Dalam Negeri yang kembali mengizinkan pemerintah daerah mengadakan rapat di hotel dan restoran, namun tetap menekankan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Ia meminta para kepala daerah bertanggung jawab penuh dalam penggunaan anggaran, dan mendorong sekretaris daerah untuk menyeleksi secara ketat agenda yang benar-benar layak dilakukan di luar kantor.
Mendagri: Sektor MICE Dorong Ekonomi dan Lapangan Kerja
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan seluruh pemerintah daerah menggelar kegiatan rapat di hotel dan restoran.
Tito menegaskan bahwa sektor MICE berperan penting dalam mendukung keberlangsungan industri perhotelan dan restoran, termasuk lapangan kerja dan rantai pasok makanan-minuman yang menopangnya.
Ia juga menilai bahwa kegiatan rapat di luar kantor dapat menjadi penggerak ekonomi yang relevan pascapandemi dan harus tetap dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab.
- Penulis :
- Balian Godfrey
