Pantau - Tokoh muda Islam sekaligus Ketua Umum PB HMI periode 2013–2015, Arief Rosyid Hasan, menilai kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Raja Ampat merupakan bukti nyata respons cepat pemerintah Presiden Prabowo Subianto terhadap aspirasi rakyat.
"Ini kan artinya Pak Prabowo mendengar aspirasi masyarakat. Begitu isu ini ramai diperbincangkan, bahkan Menteri ESDM Pak Bahlil langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut," ujarnya.
Arief menyatakan bahwa pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) adalah langkah yang tepat karena keempat perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan lingkungan berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
"Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat, jadi sudah benar dicabut izinnya karena harus melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi," jelasnya.
Komitmen Pemerintah untuk Swasembada Energi dan Ekonomi Berkeadilan
Arief juga mengapresiasi kinerja Bahlil Lahadalia yang dinilainya konsisten hadir di tengah masyarakat serta cepat menindaklanjuti arahan Presiden.
Ia menyebut Bahlil sebagai sosok pejabat yang mampu mempercepat pelaksanaan visi besar Presiden Prabowo, khususnya dalam bidang energi dan sumber daya mineral.
"Kehadiran Pak Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja sehingga menurut saya target Pak Prabowo terkait swasembada energi dalam Astacita pasti akan terealisasi oleh Pak Bahlil dengan kerja kerasnya," katanya.
Terkait PT GAG Nikel yang masih beroperasi, Arief melihatnya sebagai potensi penggerak ekonomi lokal selama pengawasan lingkungan tetap dijalankan ketat oleh pemerintah.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
"Seperti yang disampaikan Pak Bahlil, Pulau GAG itu sangat jauh jaraknya dari geopark. Ditambah eksplorasi dengan pengawasan khusus dari pemerintah seperti yang disampaikan Pak Bahlil sehingga tambang ini sangat aman, dan yang paling penting keberpihakan kepada masyarakat di sana, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan mencabut empat IUP di Kabupaten Raja Ampat melalui rapat terbatas yang dipimpinnya langsung di Hambalang, Bogor, pada Senin (9/6).
"Semalam Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," terang Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Adapun empat perusahaan yang dicabut izinnya yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
- Penulis :
- Balian Godfrey
