Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan seluruh penduduk Indonesia memiliki akses air bersih pada tahun 2045 sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional jangka panjang.
Saat ini, cakupan akses air bersih melalui jaringan perpipaan nasional baru mencapai sekitar 22 persen, jauh dari target jangka menengah sebesar 40 persen dan target jangka panjang 100 persen.
AHY menekankan bahwa air bersih adalah hak dasar setiap warga negara, bukan kemewahan atau hak istimewa.
Hadapi Tantangan Keuangan dan Keamanan Global, Pemerintah Siapkan Langkah Terpadu
Hanya sekitar 37 persen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang telah mencapai full cost recovery, sementara sisanya masih di bawah ambang batas keberlanjutan keuangan.
Kemenko IPK berkomitmen untuk tidak tinggal diam, dan menyadari bahwa diperlukan investasi besar, termasuk hingga Rp100 triliun, guna mencapai target akses air bersih nasional.
AHY menyebut pendekatan lintas sektor sangat penting, dengan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta secara terintegrasi.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak bekerja secara terpisah-pisah atau silo, melainkan bergandengan tangan dalam upaya pencapaian target air bersih nasional.
Isu air, menurut AHY, bukan hanya menyangkut pembangunan, tetapi juga merupakan bagian dari tantangan keamanan global.
Mengacu pada United Nations World Water Development Report 2024, sebanyak 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum yang aman, dan 3,5 miliar lainnya belum memiliki akses sanitasi layak.
Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia turut menghadapi tantangan serupa, bahkan sejak tahun 2000 tercatat telah terjadi 1.600 konflik yang terkait dengan air.
AHY memuji kiprah Special Envoy Indonesia dalam diplomasi air dan menegaskan pentingnya menjadikan isu air sebagai agenda utama pembangunan nasional dan global.
- Penulis :
- Balian Godfrey
