Pantau - BPJS Kesehatan resmi membuka program Open Call for Research Proposal Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis kebijakan ilmiah.
Program ini diluncurkan bersamaan dengan kegiatan diseminasi hasil kajian strategis tahun 2024 di Jakarta pada Senin, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-57 BPJS Kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan bahwa program ini menjadi wadah kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan kalangan akademisi dan lembaga riset.
"Animo akademisi terhadap program ini sangat tinggi. Ratusan proposal masuk setiap tahun. Hasilnya nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dalam penguatan JKN," ungkapnya.
Diseminasi Tiga Kajian Strategis Tahun 2024
Dalam diseminasi tersebut, dipaparkan tiga hasil kajian utama yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Kajian pertama membahas studi kelayakan long term care (LTC) bagi lansia pekerja formal dalam skema JKN.
Kajian kedua mengulas karakteristik peserta mandiri dalam kaitannya dengan kemampuan dan kemauan membayar iuran.
Kajian ketiga mengevaluasi alternatif penerapan model cost-sharing atau urun biaya dalam sistem JKN.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, menjelaskan bahwa forum ini menjadi sarana pertanggungjawaban dan ruang dialog antara BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan.
"Hasil riset ini harus bisa ditindaklanjuti, bukan sekadar berhenti pada publikasi," ia mengungkapkan.
Sejak 2014 hingga 2022, BPJS Kesehatan telah menghasilkan lebih dari 200 kajian strategis.
Topik-topik kajian tersebut meliputi mutu layanan, perluasan kepesertaan, keberlanjutan finansial, keterlibatan peserta, dan penguatan kelembagaan.
Berbagai hasil riset tersebut dinilai berkontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan sistem JKN.
Sinergi Riset dan Kebijakan untuk JKN yang Berkelanjutan
Program Open Call tahun 2025 diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data.
Inisiatif ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menekankan pentingnya riset kebijakan sebagai fondasi dalam membangun JKN yang inklusif dan progresif.
"Beberapa negara ASEAN sudah menerapkannya. Kita tidak boleh tertinggal dalam menjamin hak hidup sehat bagi para lansia," ujarnya, terkait pentingnya implementasi konsep long term care dalam agenda pembangunan nasional.
Edy juga menyoroti pentingnya kajian ilmiah sebagai dasar kebijakan urun biaya agar tidak membebani masyarakat secara finansial.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Nicodemus Beriman Purba, mengingatkan bahwa sistem long term care perlu disiapkan sejak awal dengan kalkulasi iuran tambahan yang matang.
"Agar skemanya berkelanjutan yang pasti, perlu perhitungan iuran tambahan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan urun biaya tidak boleh dijadikan alat penyeimbang fiskal, melainkan harus fokus pada pengendalian moral hazard.
- Penulis :
- Arian Mesa
