Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berhasil menyelesaikan sengketa administratif atas empat pulau di wilayah perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara melalui pendekatan transparan dan berbasis dokumen historis.
Keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Prabowo memutuskan bahwa keempatnya secara administratif masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kesepakatan historis antara mantan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan mantan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar.
Langkah tersebut dianggap berhasil meredam potensi konflik administratif dan memperkuat semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Strategi Komunikasi Politik dan Transparansi
Dalam rapat terbatas virtual, Prabowo memuji kinerja timnya yang berhasil menggali dan mengamankan dokumen historis sebagai dasar keputusan.
Presiden juga memerintahkan agar temuan dokumen tersebut diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Menurut pakar komunikasi politik asal Inggris, Pippa Norris, pendekatan yang dilakukan Prabowo mencerminkan kepemimpinan transformasional yang mampu mengapresiasi dan memotivasi kerja tim secara cepat dan efektif.
Presiden Prabowo juga menunjukkan kemampuannya dalam mengoordinasikan kerja lintas lembaga melalui sinergi dan otoritas yang kuat.
Mengacu pada teori The Theory of Communicative Action dari Jürgen Habermas, komunikasi publik yang terbuka merupakan kunci dari legitimasi politik.
Dengan pendekatan transparan tersebut, Prabowo berhasil mencegah berkembangnya spekulasi negatif yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahannya serta membangun citra sebagai pemimpin yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
- Penulis :
- Balian Godfrey
