Pantau - Bupati Temanggung Agus Setyawan meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk mengevaluasi kembali kebijakan over dimension over loading (ODOL) menyusul aksi blokade jalan yang dilakukan sopir truk di Parakan, Temanggung.
Blokade Jalan Jadi Bentuk Penolakan ODOL
Aksi protes dilakukan oleh Paguyuban Angkutan Umum Truk Temanggung sebagai bentuk penolakan terhadap aturan ODOL.
Ratusan sopir truk memarkir kendaraan mereka di tengah jalan nasional, menyebabkan kemacetan panjang sejak Kamis sore hingga Jumat dini hari.
Para sopir juga melakukan sweeping terhadap bus malam yang mengangkut cabai, menghentikan kendaraan dan menurunkan barang muatan dari dalam bus.
Menanggapi aksi ini, Agus Setyawan menyampaikan harapan agar Kementerian Perhubungan membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan aturan ODOL.
“Aksi ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang di Jakarta untuk meninjau kembali aturan ODOL,” ungkapnya.
Ia menyatakan bahwa masyarakat, termasuk sopir truk, dapat diajak bekerja sama jika solusi yang ditawarkan lebih realistis dan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Sopir Bela Rakyat Kecil, Bupati Ajak Jaga Stabilitas
Humas Paguyuban Angkutan Umum Truk Temanggung, Kodirun, menjelaskan bahwa sopir sebenarnya tidak keberatan membawa muatan ringan.
Namun, mereka merasa perlu membela kepentingan rakyat kecil dan para petani yang belum mampu membayar ongkos angkut sesuai ketentuan baru.
Kodirun menyebut penolakan ini bersifat sementara sambil menunggu adanya solusi yang berpihak pada seluruh pihak.
Bupati Agus Setyawan turut mengimbau agar para sopir kembali beraktivitas secara normal, menjaga stabilitas wilayah, dan menghormati pengguna jalan lainnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mendengar suara para pengemudi yang merupakan bagian penting dari rantai logistik nasional, terutama dalam mengangkut hasil pertanian daerah.
- Penulis :
- Balian Godfrey
