Jelang Retret Gelombang Kedua, 87 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Jakarta

Pantau - Sebanyak 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah calon peserta retret gelombang kedua menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Sabtu, 20 Juni 2025.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik para peserta sebelum mengikuti kegiatan retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang dijadwalkan berlangsung pada 22–26 Juni 2025.

"Yang dites pertama hasil MCU-nya, semuanya baik. Terus ada tes darah sama tes tekanan darah, semuanya baik, jadi saya siap retret untuk besok," ungkap Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, usai pemeriksaan.

Peserta Diimbau Istirahat, Berangkat ke IPDN Naik Kereta Cepat

Setelah menjalani pemeriksaan, para kepala daerah diminta untuk beristirahat karena akan langsung berangkat ke lokasi retret pada Minggu pagi.

Seluruh peserta dijadwalkan berkumpul pukul 07.00 WIB di kantor Kemendagri dan diberangkatkan ke Jatinangor menggunakan kereta cepat Whoosh.

Rizky menyatakan bahwa selama retret peserta tetap diperbolehkan membawa ponsel, terutama untuk keperluan komunikasi mendesak.

"Tetapi inti arahannya tertib saja dan disiplin. Harapannya dari acara ini kami para kepala daerah bisa saling kenal dan melakukan transfer knowledge terhadap temuan yang di daerah lain supaya bisa memajukan daerah kami juga," ujarnya.

Retret Diikuti 87 Peserta dari Berbagai Wilayah

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebutkan bahwa retret gelombang kedua diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Sebelumnya tercatat 93 peserta, namun enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

"Memang kalau dipelajari kondisinya memang tidak memungkinkan," ujar Bima Arya.

Peserta retret terdiri dari tiga kelompok, yaitu kepala daerah yang sudah dilantik namun belum mengikuti gelombang pertama, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa Pilkada dan telah tuntas, serta kepala daerah hasil pemungutan suara ulang yang baru dilantik.