Pemerintah Targetkan Renovasi Dua Juta Rumah hingga 2025, Anggarkan Rp43,6 Triliun dari APBN

Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merencanakan renovasi dua juta rumah di berbagai daerah di Indonesia hingga Desember 2025 dengan menggunakan anggaran dari APBN sebesar Rp43,6 triliun.

Percepatan Renovasi Rumah MBR dan Tantangan Anggaran

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya hanya mampu merenovasi sekitar 140 ribu rumah per tahun.

Pemerintahan saat ini menaikkan target secara signifikan menjadi dua juta rumah yang harus direnovasi dalam jangka waktu satu tahun.

"Meskipun masa efektif pemerintah tinggal sekitar enam bulan sampai Desember 2025, Presiden tetap menegaskan bahwa harus merenovasi dua juta rumah," ungkap Fahri.

Dana renovasi akan diberikan dalam bentuk subsidi langsung kepada penerima sebesar Rp21,8 juta per rumah.

Fahri menyebutkan bahwa saat ini Kementerian PKP tengah menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga teknis seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Sosial, TNI, dan Polri untuk merealisasikan target tersebut.

"Karena meng-absorb renovasi dari 140 ribu kapasitas selama ini menjadi dua juta unit, itu butuh effort yang sangat besar sekali, dan itu juga metode perencanaan dan pertanggungjawaban yang sangat serius," ujarnya.

Skema Mikro dan Fokus pada Kawasan Kumuh

Untuk memperluas cakupan renovasi, Fahri mendorong adanya pendekatan pembiayaan mikro yang dapat melibatkan pengembang lokal dan masyarakat sekitar.

"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," jelasnya.

Meski program ini ambisius, Fahri menyoroti keterbatasan anggaran renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar.

"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," tegasnya.

Menurutnya, anggaran negara seharusnya lebih difokuskan pada perbaikan kawasan kumuh, terutama di daerah pesisir dan bantaran sungai, agar menjadi hunian yang layak dan representatif bagi keluarga Indonesia.