Pantau - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami isu penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas melalui situs daring luar negeri.
Ansar mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kepri untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Anambas guna mengecek kebenaran informasi tersebut.
"Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait juga turun tangan menangani isu penjualan empat pulau di Anambas", ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik pulau-pulau tersebut maupun pihak yang mempromosikan penjualan secara daring.
Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok, dengan total luas mencapai 159 hektare.
"Masih perlu didalami, apakah memang benar dijual atau cuma isu saja atau hoaks", tegasnya.
Regulasi Penguasaan Pulau dan Upaya Pemerintah
Ansar menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak ada pulau yang bisa dimiliki pribadi secara penuh karena ada batasan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ia memaparkan bahwa penguasaan lahan pulau secara pribadi dibatasi maksimal hanya 70 persen dari luas pulau, sementara sisanya 30 persen harus digunakan untuk akses pemerintah dan masyarakat.
"Artinya, pulau-pulau itu tetap bisa dimanfaatkan oleh investor untuk berinvestasi sesuai ketentuan yang ada", ia menambahkan.
Ansar, yang juga merupakan mantan Anggota DPR RI, mengungkapkan bahwa wilayah Kepri memiliki total 2.408 pulau besar dan kecil, dengan 390 di antaranya berpenghuni.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap memberikan perhatian terhadap pulau-pulau tidak berpenghuni, khususnya yang berada di wilayah terluar seperti Natuna dan Anambas.
"Kalau untuk pembangunan, di pulau berpenghuni saja masih banyak yang perlu dibangun, apalagi tidak berpenghuni. Nah, salah satunya kita dorong pemanfaatan pulau-pulau tak berpenghuni untuk kegiatan investasi", tuturnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
