Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyambut baik terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto, namun menegaskan perlunya tindakan cepat dan konkret di lapangan.
Erna menyoroti bahwa masyarakat Pulau Enggano hingga kini masih menghadapi krisis keterisolasian yang memprihatinkan.
Krisis Isolasi dan Harapan Warga
"Saya mengapresiasi perhatian Presiden terhadap Enggano. Tapi warga di sana masih hidup dalam kondisi darurat. Empat bulan tanpa kapal, logistik terbatas, listrik nyaris padam. Inpres ini harus segera diwujudkan dalam tindakan di lapangan," kata Erna.
Inpres tersebut mencakup instruksi kepada berbagai kementerian untuk membangun infrastruktur, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat layanan dasar di Pulau Enggano.
Namun, Erna menekankan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini meliputi pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai dan pengiriman kapal logistik serta kapal medis sebagai pengganti armada yang tidak beroperasi.
"Jangan sampai Inpres ini berhenti di meja birokrasi. Masyarakat Enggano menunggu bukti, bukan janji," tegasnya.
Seruan Kolaborasi dan Tanggung Jawab Bersama
Erna, legislator dari Daerah Pemilihan Bengkulu, mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, media, aktivis, dan masyarakat sipil, untuk mengawal pelaksanaan Inpres tersebut agar benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat Enggano.
"Ini bukan sekadar program pembangunan, tapi tanggung jawab moral kita bersama. Jangan biarkan Enggano terus terpinggirkan," ujarnya.
Pulau Enggano, yang terletak di Samudra Hindia dan masuk wilayah Provinsi Bengkulu, telah mengalami krisis keterisolasian sejak awal tahun 2025 akibat tidak adanya kapal pengangkut barang dan penumpang.
Kondisi ini menyebabkan terganggunya distribusi logistik, layanan kesehatan, dan pasokan energi bagi warga setempat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
