Wamen LH Dukung Gerakan Eco-Dhamma Permabudhi sebagai Langkah Spiritual Hadapi Krisis Iklim

Pantau - Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan Eco-Dhamma yang digagas oleh Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), sebagai langkah strategis dan relevan dalam merespons krisis iklim yang semakin nyata.

Eco-Dhamma: Sinergi Spiritualitas dan Ekologi

Dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional Permabudhi 2025 di Makassar, Diaz menegaskan bahwa krisis iklim saat ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia.

"Jakarta, Semarang, dan Makassar, kini panas bukan sekadar karena musim, tetapi karena bencana iklim akibat aktivitas manusia. Kita semua punya andil," ujarnya.

Diaz menyebut konsumsi listrik, konstruksi, transportasi, dan pengelolaan sampah sebagai kontributor utama perubahan iklim.

Ia menyoroti bahwa satu ton sampah dapat menghasilkan sekitar 1.700 kg karbon dioksida (CO₂) ekuivalen, yang berdampak besar terhadap emisi gas rumah kaca.

Sebagai gambaran, Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 ton sampah per hari, Bandung 2.500 ton, dan Makassar 1.000 ton.

Dukungan Pemerintah dan Peran Aktif Umat Buddha

Gerakan Eco-Dhamma merupakan program yang memadukan nilai-nilai spiritual Buddha dengan kesadaran ekologis untuk mendorong keterlibatan umat dalam pelestarian lingkungan hidup.

"Konsep ekologi ini kami angkat sesuai ajaran agama. Kami ingin menyelaraskan arah pembangunan baik fisik maupun spiritual," ujar Ketua Umum Permabudhi, Philip K. Widjaja.

Sejak 2019, Permabudhi telah aktif mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk melalui pendirian eco-vihara, kampanye eco-enzyme, serta partisipasi dalam Interfaith Rainforest Initiative (IRI).

Menanggapi hal tersebut, Wamen LH menyatakan bahwa Kementerian dan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) siap memberikan pendampingan teknis, termasuk dalam pembentukan bank sampah dan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Gerakan ini diharapkan mampu memperkuat keterlibatan komunitas lintas agama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara kolaboratif dan berkelanjutan.