Puan Maharani Harap Calon Dubes RI untuk AS Pahami Geopolitik dan Diterima Negara Tujuan

Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan harapannya agar calon duta besar (dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang diajukan pemerintah merupakan sosok yang memahami situasi geopolitik dan dinamika global yang tengah berlangsung.

Puan menyampaikan, "Kami berharap bahwa nama-nama yang diusulkan memang sebaiknya adalah orang-orang yang memang mengetahui tentang situasi geopolitik, situasi global," ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa calon dubes harus mampu diterima oleh negara penempatan.

"Bisa diterima oleh negara-negara yang nanti mereka ini diusulkan menjadi dubes di negara-negara tersebut," ia mengungkapkan.

DPR Tunggu Surat Resmi Pemerintah

Selain pemahaman geopolitik, menurut Puan, calon dubes perlu memiliki kecakapan diplomatik untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di negara tujuan.

"Bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di negara tersebut," katanya.

Puan menambahkan bahwa DPR RI masih menunggu surat resmi dari pemerintah yang berisi nama-nama calon dubes agar dapat menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Terkait nama-nama dubes, tentu saja DPR menunggu surat dari pemerintah," jelasnya.

Kekosongan Dubes Harus Segera Diisi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono sebelumnya juga menyoroti kekosongan posisi dubes di sejumlah Kedutaan Besar RI, termasuk di AS.

"Ya, kalau saya sih maunya yang kosong ini segera diisilah, apa pun alasannya," ujarnya.

Anton menegaskan pentingnya peran dubes dalam menjalankan fungsi diplomasi serta melindungi WNI di luar negeri.

Ia mencatat bahwa terdapat kekosongan dubes di 12 KBRI, termasuk AS yang tidak memiliki dubes sejak 2023 karena pejabat sebelumnya diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN.

Pada Selasa (24/6), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan nama calon dubes RI untuk AS.

" Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR," ungkapnya.