Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri untuk segera merampungkan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi pengungsi terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 14 Desember 2025.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan percepatan pembangunan hunian menjadi prioritas utama pemerintah agar pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tempat penampungan darurat.
Presiden menegaskan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera harus secepat mungkin diselesaikan.
Hasil Peninjauan Langsung Presiden
Instruksi kepada para menteri merupakan hasil dari peninjauan langsung Presiden Prabowo ke wilayah terdampak bencana pada 1 Desember 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara, Kota Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, dan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.
Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan lapangan pada 7 Desember 2025 di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.
Kunjungan berikutnya dilakukan pada 12 Desember 2025 ke Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah.
Presiden juga meninjau Kabupaten Langkat Sumatera Utara pada 13 Desember 2025 untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal.
Data BNPB dan Skema Pembangunan
Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda pada Minggu, 7 Desember 2025, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
BNPB melaporkan lebih dari 30.000 rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rusak akibat banjir bandang dan longsor.
Jumlah rumah rusak tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pendataan yang dilakukan BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala BNPB mengusulkan pembangunan hunian sementara bagi pengungsi dilakukan oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana.
Pembangunan hunian tetap bagi pengungsi diusulkan untuk ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” ungkap Suharyanto.
BNPB mengajukan anggaran sebesar Rp60 juta per unit untuk hunian tetap kepada Presiden Prabowo.
Anggaran pembangunan hunian sementara ditetapkan sebesar Rp30 juta per rumah.
Hunian sementara yang dibangun berukuran 36 meter persegi dan dilengkapi kamar tidur, sarana mandi cuci kakus, serta ruangan pendukung lainnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
