Pantau - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bengkulu pada Kamis, 3 Juli 2025 untuk meninjau progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai dan memantau kondisi konektivitas ke Pulau Enggano.
Kunjungan ini bertujuan memastikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang menugaskan Pelindo, Kementerian Perhubungan, dan ASDP mengambil peran dalam membuka isolasi wilayah terluar seperti Enggano.
"Yang pertama, kami ingin memastikan Pelindo (bekerja) sebagaimana mandat dari Inpres Nomor 12 Tahun 2025, bersama dengan Kementerian Perhubungan dan ASDP. Agar semua tugas dan fungsi, masing-masing mengambil peran sesuai dengan Inpres," ujar anggota Komisi V DPR RI, Syaiful Huda.
Pengerukan Tahap Akhir, Kapal Siap Keluar Dermaga
Komisi V DPR RI mengunjungi Pelindo Bengkulu dan melihat langsung kondisi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang menyebabkan kapal tidak bisa keluar selama berbulan-bulan.
Direktur Eksekutif Regional 2 Pelindo, Drajat Sulistyo, menyatakan pengerukan alur tahap pertama hampir selesai dan ditargetkan rampung dalam tiga hari ke depan.
"Sudah bisa dalam 2-3 hari ke depan, sekarang dalam tahap finalisasi (pengerukan tahap I)," ungkapnya.
Kapal-kapal yang sempat terisolasi selama empat bulan terakhir dipastikan bisa keluar dari pelabuhan dan melanjutkan pelayaran.
Kapal penyeberangan KMP Pulo Tello yang melayani rute Pulau Enggano – Kota Bengkulu juga dipastikan dapat bersandar langsung di dermaga, tidak lagi harus labuh di luar pelabuhan.
Akses Barang dan Penumpang dari Enggano Segera Normal
Syaiful Huda menekankan bahwa penanganan masalah isolasi Enggano tidak bisa menggunakan pendekatan bisnis biasa karena sudah bersifat kedaruratan.
"Nah tentu, kita semua ingin kedaruratan ini bisa secepatnya dituntaskan. Jadi (yang dikerjakan saat ini) memang tidak bisa dari sudut pandang business as usual, cara menyelesaikannya," tegasnya.
Sebelumnya, untuk penumpang digunakan metode langsir dari labuh luar, tetapi metode tersebut tidak bisa diterapkan untuk barang.
Akibatnya, hasil bumi dari Pulau Enggano tidak bisa dijual ke Bengkulu selama empat bulan terakhir karena kapal tidak bisa bersandar.
DPR RI berharap dengan rampungnya pengerukan tahap pertama, konektivitas logistik dan mobilitas masyarakat bisa segera kembali normal.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
