Pantau - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis, 3 Juli 2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
APBN Ditegaskan Sebagai Instrumen Strategis Nasional
Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan atas Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2025.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menyatakan bahwa APBN harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung transformasi struktural nasional.
"APBN harus menjalankan tugas strategis mendukung program-program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi desa Merah Putih, dan pembangunan perumahan rakyat. Semua ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kinerja perekonomian nasional," ungkapnya.
Peran SAL dan Sinergi Pusat-Daerah Jadi Sorotan
Banggar DPR juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup defisit anggaran dan memperkuat peran counter-cyclical APBN dalam merespons tekanan global terhadap ekonomi.
"Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, peran sentral APBN sebagai shock absorber sangat krusial untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan layanan publik khususnya kesehatan," tambah Wihadi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan konstruktif dari Banggar DPR RI, serta menegaskan pentingnya harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk meningkatkan efektivitas anggaran.
"Sinergi dan harmonisasi antara belanja pusat dan daerah akan terus kami tingkatkan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran. Dari sisi penerimaan, DJP, Bea Cukai, dan PNBP juga akan terus melakukan upaya maksimal dalam mencapai target penerimaan negara," ujarnya.
Dasar Penyusunan RAPBN 2026
Laporan semester I dan prognosis semester II APBN 2025 yang telah disetujui ini akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBN 2026.
"Terima kasih atas pembahasan APBN 2025 yang sedang berjalan, laporan semester pertama dan outlook semester kedua untuk menjadi landasan bagi kami menyusun RAPBN 2026. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan serta berbagai pandangan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat," tutup Sri Mulyani.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
