Khofifah Salurkan BLT DBHCHT Rp5,57 Miliar untuk 4.207 Buruh Pabrik Rokok di Surabaya

Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp5,57 miliar kepada 4.207 buruh pabrik rokok di Kota Surabaya.

"BLT ini bukan sekadar distribusi dana. Ini adalah wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan bahwa dana DBHCHT betul-betul kembali kepada mereka yang berjasa menjaga industri ini tetap hidup," ungkap Khofifah.

Dana Ditransfer Langsung, Sinergi Antarinstansi Ditekankan

Setiap buruh menerima bantuan sebesar Rp1.325.900 yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

Penyaluran ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, perusahaan penerima, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial Provinsi.

Khofifah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai jadwal.

"Jangan sampai bantuan ini hanya berhenti sebagai program tahunan yang sekadar selesai dalam penyaluran tunai. Harus ada kesinambungan melalui pelatihan keterampilan, penguatan layanan kesehatan, peningkatan standar keselamatan kerja, hingga pendidikan vokasi bagi keluarga buruh," tambahnya.

Bentuk Keberpihakan Fiskal dan Komitmen Keadilan

Penyaluran BLT DBHCHT disebut sebagai bentuk keberpihakan fiskal terhadap pekerja industri hasil tembakau.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan konsumsi dan produksi hasil tembakau tertinggi di Indonesia, sehingga kontribusi fiskal dari sektor ini perlu dikembalikan kepada masyarakat.

"Ini bukan hanya soal bantuan, tapi soal keadilan. Kita ingin setiap tetes keringat buruh mendapat pengakuan dan perhatian," tegas Khofifah.

Ia juga mengajak pelaku industri untuk menciptakan ekosistem kesejahteraan buruh yang berkelanjutan melalui kemitraan dengan pemerintah.

Tahun ini, penyaluran BLT DBHCHT di Jawa Timur mencakup sekitar 15.000 buruh dari 182 perusahaan rokok di 31 kabupaten/kota, dengan total anggaran sebesar Rp19,88 miliar.