Komisi X DPR Dukung Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Tekankan Transparansi dan Bebas Politisasi

Pantau - Komisi X DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam penulisan ulang sejarah Indonesia, namun menegaskan pentingnya proses yang ilmiah, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X, Himmatul Aliyah, saat melakukan kunjungan kerja ke Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulisan Sejarah Harus Bersifat Objektif dan Partisipatif

Himmatul menyoroti bahwa banyak peristiwa penting dalam sejarah bangsa yang selama ini belum terdokumentasikan secara utuh.

“Komisi X mendukung penuh upaya penulisan sejarah ini, karena banyak peristiwa penting bangsa yang selama ini belum terdokumentasikan secara utuh. Tetapi kami juga menekankan pentingnya proses yang transparan dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejarah Indonesia belum pernah diperbarui sejak masa Presiden B.J. Habibie, padahal sejarah bersifat dinamis dan terus berkembang.

“Kita tidak bisa melihat sejarah sebagai sesuatu yang statis. Hari ini adalah fakta, dan besok bisa menjadi bagian dari sejarah. Karena itu, penulisan ulang ini sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Waspadai Politisasi Sejarah dan Perkuat Uji Publik

Dalam kunjungan tersebut, Komisi X menerima sejumlah masukan dari akademisi, budayawan, dan penulis sejarah, termasuk kekhawatiran terhadap potensi politisasi sejarah dan minimnya informasi publik tentang tim penyusun serta sistematika narasi baru.

“Kami mendapat masukan bahwa narasi sejarah tidak boleh menjadi absolut dan semata-mata digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Sejarah harus ditulis untuk kepentingan pendidikan dan akademik,” ungkap Himmatul.

Ia menekankan pentingnya uji publik sebagai sarana untuk menjaring masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk komunitas adat, sejarawan lokal, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

“Transparansi dalam penulisan sejarah itu sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan agar sejarah ini betul-betul menjadi milik bersama, bukan hanya milik pemerintah atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Komisi X DPR RI menyatakan akan terus mengawasi proses penulisan ulang sejarah agar tetap sejalan dengan prinsip akademik, demokratis, dan partisipatif.