Pantau - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.
Kebutuhan Tembus Rp173 Triliun, Selisih Besar dari Pagu Indikatif
Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran Polri untuk 2026 mencapai Rp173 triliun, sebagaimana tercantum dalam surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025.
Namun, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah hanya sebesar Rp109,6 triliun, sehingga terdapat selisih kebutuhan tambahan sebesar Rp63,7 triliun.
Rincian usulan tambahan anggaran meliputi:
- Belanja pegawai: Rp4,8 triliun
- Belanja barang: Rp13,8 triliun
- Belanja modal: Rp45,1 triliun
Belanja pegawai akan difokuskan untuk membayar gaji personel baru dan mendukung kenaikan tunjangan kinerja hingga 80 persen bagi anggota Polri dan ASN.
Fokus pada Perbatasan, Narkoba, dan Kendaraan Listrik
Belanja barang akan digunakan untuk mendukung operasional dan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk pengembangan Polda Papua Tengah dan Papua Barat Daya, dukungan bagi bhabinkamtibmas, perawatan command center, serta pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.
Sementara itu, alokasi belanja modal mencakup pembelian kendaraan listrik, pengadaan kapal pemburu cepat untuk perbatasan, peralatan pendukung penanganan kasus narkoba dan kejahatan siber, pembangunan ruang pelayanan khusus, markas polsek, dan rumah dinas untuk anggota Polri.
Dalam kesempatan yang sama, Wahyu juga melaporkan realisasi anggaran Polri tahun 2024 sebesar Rp136 triliun atau 97,49 persen dari total pagu Rp140 triliun.
Sedangkan realisasi anggaran tahun 2025 hingga 30 Juni mencapai Rp69,1 triliun atau 48,67 persen dari pagu sebesar Rp142,1 triliun.
- Penulis :
- Aditya Yohan
