Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melindungi petani singkong dari dampak negatif banjir impor tepung tapioka dan singkong yang dinilai telah mengganggu sistem tataniaga di daerah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025).
"Kami sudah laporkan pada Presiden, beliau menyampaikan lindungi petani dalam bentuk apa pun," ungkapnya.
Menurut Menteri Amran, salah satu dampak signifikan dari tingginya volume impor adalah tidak maksimalnya penyerapan produk singkong dan tepung tapioka lokal, sehingga merugikan petani dalam negeri.
Upaya Pemerintah: Lartas atau Tarif
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah telah menggelar serangkaian rapat koordinasi lintas kementerian.
Menteri Amran menyebut dirinya telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
"Setelah kami rapat bersama Menko Pangan, kemudian Menko Perekonomian, itu ada dua kemungkinan. Lartas (larangan dan pembatasan impor) atau tarif," jelasnya.
Dari hasil pembahasan sementara, pemerintah cenderung akan memberlakukan tarif atas impor singkong dan tepung tapioka, namun keputusan final masih menunggu hasil rapat lanjutan.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Ini kami sudah rapat berkali-kali. Kami bisa merasakan apa yang dirasakan saudara petani ubi di seluruh Indonesia, khususnya Lampung," ia menambahkan.
Dampak di Daerah dan Respons Kementerian Terkait
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik rencana pembatasan impor, dan menyebut hal itu dapat memperbaiki sistem distribusi serta harga ubi kayu di wilayahnya.
Ia menjelaskan bahwa produk lokal sulit terserap karena kalah bersaing dengan harga tepung tapioka impor yang lebih murah.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kemungkinan pemerintah akan mengenakan tarif bea masuk sebagai solusi jangka pendek.
"Waktu itu salah satu solusinya mau dikenakan tarif bea masuk, tapi belum diputuskan," ucapnya.
Saat ini, opsi larangan dan pembatasan impor singkong serta tapioka masih dalam pembahasan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kementerian Perdagangan belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait tata kelola impor karena menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi yang sedang berlangsung.
- Penulis :
- Shila Glorya
