Pantau - Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja bersama tiga lembaga penyiaran negara—LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA—untuk membahas rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2026 serta laporan keuangan tahun 2024.
Rapat tersebut dilaksanakan di Kompleks Parlemen dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga.
Ia menyatakan bahwa masing-masing lembaga diberikan kesempatan menyampaikan paparan mengenai serapan anggaran 2024, rencana kerja ke depan, serta usulan tambahan anggaran tahun 2026.
TVRI dan RRI Ajukan Tambahan Anggaran, ANTARA Tawarkan Target Pendapatan
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI mengusulkan penambahan pagu indikatif anggaran tahun 2026 sebesar Rp1,18 triliun.
Usulan tersebut dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional, serta produksi siaran.
Sementara itu, RRI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp628,8 miliar guna menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang serta menyesuaikan diri dengan perkembangan media dan teknologi penyiaran.
Berbeda dengan dua lembaga sebelumnya, LKBN ANTARA menjelaskan bahwa mereka merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan LPP.
Untuk tahun 2026, ANTARA menargetkan pendapatan perusahaan sebesar Rp612,3 miliar, dan akan menerima penugasan dari program Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp194,8 miliar.
DPR Dukung Tambahan Anggaran, Soroti Fungsi Edukasi dan Persatuan Bangsa
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyatakan dukungan terhadap penambahan anggaran untuk ketiga lembaga tersebut.
Ia menilai bahwa lembaga penyiaran pemerintah memiliki peran vital dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, terutama melalui siaran yang mencerdaskan publik.
Bambang juga menyoroti pentingnya fungsi edukasi mengingat 62,1 persen penduduk Indonesia masih berpendidikan maksimal tingkat SMP.
Ia menyebut bahwa penambahan anggaran akan memperkuat harga diri dan muruah bangsa Indonesia, terutama di tengah tantangan global dan kebutuhan akan informasi yang berkualitas dan inklusif.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
