Pantau - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk meninjau langsung proses relokasi warga dan penanganan pendidikan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kamis (10/7/2025), di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru.
Rombongan BAM DPR RI dipimpin oleh Obon Tabrani dan didampingi oleh anggota Harris Turino serta Slamet Ariyadi.
Mereka ingin memastikan masukan yang diterima dari masyarakat pada 2 Juli lalu benar-benar ditindaklanjuti.
“Kami hadir memastikan masukan yang kami terima dari aspirasi masyarakat pada 2 Juli lalu. Tugas dan kewajiban adalah menelaah aspirasi dan apa solusinya,” ujar Obon.
Fokus BAM: Relokasi dan Pendidikan Anak
Dalam pertemuan tersebut, BAM meminta penjelasan konkret mengenai langkah-langkah pemerintah dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terkait proses relokasi serta keberlangsungan pendidikan anak-anak di kawasan TNTN.
BAM menyatakan keprihatinan terhadap potensi konflik vertikal maupun horizontal jika proses relokasi dan verifikasi tidak dilakukan secara transparan dan manusiawi.
Masukan dari hasil kunjungan ini akan dibahas lebih lanjut oleh komisi terkait di DPR bersama pemerintah pusat.
Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan bahwa Pemprov Riau telah membentuk Satgas daerah untuk melakukan verifikasi, penertiban, dan relokasi terhadap warga yang tinggal di dalam kawasan TNTN.
“Sekarang masih verifikasi berapa kepala keluarga karena luas TNTN ini ada pada dua kabupaten yakni Pelalawan dan Inderagiri Hulu. Kami sudah terima aspirasi dan demo, kita tampung dan untuk sekolah kita antisipasi tidak menerima murid baru bagi sekolah yang berada di dalam TNTN,” jelasnya.
Sekolah dalam TNTN Tak Diizinkan Terima Murid Baru
Komandan Satgas PKH, Mayjen TNI Dodi Triwinanto, menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang berada di dalam TNTN tidak diperkenankan menerima murid baru.
Namun, siswa yang sudah terdaftar tetap diperbolehkan melanjutkan pendidikannya.
“Kita tunggu ada solusi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sambil ini berjalan jangan ada pendaftaran baru dalam TNTN, kalau nambah ini jadi modus nanti,” ungkapnya.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait tengah mencari solusi atas persoalan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut sembari proses relokasi dan verifikasi terus berlangsung.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
