Pantau - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat sebanyak 10.217 permohonan perlindungan selama tahun 2024, mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 7.600 permohonan.
Wakil Ketua LPSK, Antonius P.S. Wibowo, mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah permohonan ini menunjukkan makin tingginya kebutuhan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.
Permohonan Terbanyak dari Kuasa Hukum
Antonius menjelaskan bahwa permohonan tersebut datang dari berbagai provinsi di Indonesia.
"Permohonan yang paling banyak berasal dari kuasa hukum, karena mereka orang-orang terdekat dari saksi maupun korban tindak pidana yang semakin kompleks ini," ungkapnya dalam pernyataan di Pangkalpinang, Sabtu.
Selain kuasa hukum, permohonan juga datang dari beberapa sumber lain seperti rekomendasi kepolisian, permohonan langsung dari korban dan saksi, keluarga korban, serta instansi pemerintah.
"Permohonan dari instansi pemerintah ini cukup banyak, baik dari instansi pemerintah pusat maupun daerah," ia menambahkan.
LPSK Perkuat Sinergi dengan Berbagai Pihak
Dalam menghadapi meningkatnya permintaan tersebut, LPSK terus mendorong penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
"LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh pemerintah dalam pemberian perlindungan kepada saksi dan korban yang implementasinya tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder baik di pusat maupun daerah," ujarnya.
Menurut Antonius, sinergi dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah di semua level menjadi kunci untuk memperluas jangkauan perlindungan dan memastikan proses hukum berjalan dengan aman bagi para saksi dan korban.
- Penulis :
- Arian Mesa
